Pemberhentian Direktur Fakinah Ilegal

BANDA ACEH – Kuasa Hukum Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah, J. Kamal Farza membantah bahwa kliennya diberhentikan sebagai direktur rumah sakit itu. “Tidak benar dan tidak berhak sebuah yayasan baru dibentuk tahun 2011 bisa memberhentikan seorang direktur rumahsakit yang sudah dua puluh tahun mengabdi di rumah sakit,” kata Kamal Farza kepada The Atjeh Post.

Pada Kamis (7/4) lalu muncul pemberitaan bahwa Ketua Umum Yayasan Tgk Fakinah Dra Hj Siti Maryam Ibrahim Hasan, sejak 4 April 2011, telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Tgk Fakinah No. 022/YTF/KEP/IV/2011, dan Surat No. 23/YTF/KEP/IV/2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat ini diputuskan memberhentikan Dr M Saleh Suratno, baik sebagai direktur rumah sakit maupun direktur Akper Tgk Fakinah.

Menurut Kamal, Yayasan yang memberhentikan kliennya, adalah yayasan baru dan memiliki nama yang sama dengan nama Yayasan Teungku Fakinah. Yayasan ini baru didirikan tahun 2011 dengan akte notaris Sabaruddin Salam, dengan akte nomor 30 Tahun 2011. Yayasan ini selain tidak punya kaitan dengan rumah sakit, juga belum memiliki keabsahan karena belum dinyatakan sah sebagai yayasan oleh Menteri Hukum dan HAM.

“Bagaimana mungkin, yayasan yang baru dibentuk tahun 2011, bisa memiliki akses kepada rumah sakit, memberhentikan direkturnya, padahal rumah sakit
itu merupakan milik dan aset pemerintah daerah yang sudah dikelola oleh klien kami selama 20 tahun.” tanya Kamal. "Pemberhentian itu tentu saja perbuatan ilegal."

Kamal Farza menjelaskan, kliennya diangkat dengan SK Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan tahun 1987 dengan akte notaris Husni Usman. Yayasan itu kuat dugaan sudah invalid dan tidak boleh lagi menyebut diri yayasan, karena tidak menyesuaikan diri dengan Undang-undang Yayasan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah di amandemen dengan UU Nomor 28 tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, akhir Oktober tahun 2009 adalah batas waktu terakhir yayasan-yayasan yang ada untuk menyesuaikan diri dengan Undang Undang Yayasan tersebut. Maka, berdasarkan Pasal 71 ayat (4), Undang-Undang No. 28 Tahun 2004: “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Karena itu, tambah Kamal, baik yayasan pertama maupun yayasan kedua, itu ilegal dalam kaitannya dengan Rumah Sakit Teungku Fakinah. “Keduanya tidak memiliki alasan hak yang sah. Maka Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Tgk Fakinah No. 022/YTF/KEP/IV/2011, dan Surat No. 23/YTF/KEP/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang memberhentikan klien kami, adalah surat yang tidak punya dasar yang jelas”.

Kamal menjelaskan, kliennya sudah diminta mengelola rumah sakit dan akademi perawat Tgk Fakinah sejak 1990. Saat itu, kata kamal, aset rumah sakit hanya berupa gedung senilai Rp 1 miliar.

Dari tidak ada apa-apanya, HM Saleh Suratno mengusahakan rumah sakit itu, hingga tahun 2011, asetnya sudah mencapai lebih Rp 42 miliar. “Karena ini aset daerah, Kami telah bertemu dengan Gubernur melalui Sekretaris Pemerintah Aceh, kami mohon segera mengamankan aset rumah sakit ini, termasuk mencatat aset-aset yang ada, sehingga terselamatkan dan terhindarkan dari upaya-upaya penguasaan, pencurian, penjarahan, penggelapan dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas rumah sakit dalam pelayanan kesehatan publik.” Jelas Kamal.

Saat ini, tim penasihat hukum RS Fakinah, sedang menyusun langkah-langkah hukum untuk menuntut para pengganggu rumah sakit ke meja hijau. Selain itu, tambahnya, bisa saja pihaknya melaporkan ke polisi, untuk menghentikan kesewenang-wenangan orang-orang terhadap kliennya. “Kami sudah melakukan langkah-langkah hukum, termasuk segera membawa masalah ini ke pengadilan,” ujarnya. ***

www.atjehpost.com@2011
http://www.atjehpost.com/nanggroe/hukum/1128-qpemberhentian-direktur-fakinah-ilegalq.html

Pemberhentian Direktur RS Fakinah Tak Sah

Rakyat Aceh, Sabtu, 9 April 2011 | 10:22

Banda Aceh-Terkait pemberhentian direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah dan juga Direktur Akademi Perawat Tgk Fakinah (APTF) tertanggal 4 April 2011, dinilai kuasa hukum Dr HM Saleh Suratno, J.Kamal Farza, SH, tidak punya dasar yang jelas. Pasalnya dua yayasan yang mengeluarkan surat pemberhentian direktur ini, tidak memiliki alas hak yang sah.

“Yayasan itu, ilegal, karena keduanya tidak memiliki alas hak yang sah. Oleh karena itu, Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Tgk Fakinah No. 022/YTF/KEP/IV/2011, dan Surat No. 23/YTF/KEP/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang konon telah memberhentikan klien kami, adalah surat yang tidak punya dasar yang jelas,” kata J Kamal Farza, kuasa hukum Dr.HM Saleh Suratno, Direktur RD Fakinah dan APTF, kepada koran ini, kemarin di Banda aceh.

Kamal mengungkapkan, kalau Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan tahun 1987 dengan akte notaris Husni Usman No 61, sudah invalid (tidak boleh lagi disebut yayasan), karena tidak menyesuaikan diri dengan Undang-undang Yayasan yaitu Undang-undang yayasan, sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah di amandemen dengan UU Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, akhir Oktober tahun 2009 – yang merupakan batas waktu terakhir penyesuaian Yayasan yang lama dengan Undang Undang Yayasan tersebut. Maka, Pasal 71 ayat (4), Undang-Undang No. 28 Tahun 2004: “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. (rel/ian)

http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=21844&tit=BANDA%20ACEH%20-%20%20%20Pemberhentian%20Direktur%20RS%20Fakinah%20Tak%20Sah

Pemberhentian Direktur RS Fakinah Dinilai tidak Sah

BANDA ACEH - Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Tgk Fakinah, Dr M Saleh Suratno oleh Ketua Umum Yayasan Tgk Fakinah, Dra Hj Siti Maryam Ibrahim Hasan dinilai tidak sah. Pasalnya, tidak berhak yayasan yang baru dibentuk 2011 memberhentikan seorang direktur RS yang sudah 20 tahun mengabdi di rumah sakit itu.

Pengacara Saleh Suratno, J Kamal Farza menyampaikan hal itu menanggapi pemberhentian kliennya dari direktur rumah sakit itu oleh Ketua Umum Yayasan Teungku Fakinah, Dra Hj Siti Maryam Ibrahim Hasan, sejak 4 April 2011, seperti diberitakan Serambi, Kamis (7/4).

“Pihak yayasan yang memberhentikan Pak Saleh adalah yayasan dibuat tahun 2011 dan nama yayasan itu sama dengan nama Yayasan Tgk Fakinah. Yayasan yang didirikan tahun 2011 dengan akte notaris Sabaruddin Salam, selain tidak berkaitan dengan rumah sakit, juga belum memiliki keabsahan karena belum dinyatakan sah sebagai yayasan oleh Menteri Hukum dan HAM,” tulis Kamal lewat siaran pers kepada Serambi, kemarin.

Menurut Kamal, kliennya diangkat dengan SK Yayasan Tgk Fakinah yang didirikan tahun 1987. Yayasan itu kuat dugaan sudah invalid dan tidak boleh lagi menyebut diri yayasan, karena tidak menyesuaikan diri dengan Undang-undang Yayasan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 28 tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, akhir Oktober tahun 2009 adalah batas waktu terakhir yayasan-yayasan yang ada untuk menyesuaikan diri dengan Undang Undang tersebut. “Jika tidak, maka tidak boleh menggunakan kata yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan,” tambahnya.

Karena itu, dikatakan Kamal, baik yayasan pertama maupun yayasan kedua itu ilegal berkaitan dengan RS Tgk Fakinah. “Keduanya tidak memiliki alasan hak yang sah. Maka Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Fakinah, 4 April 2011 yang memberhentikan klien kami, adalah surat yang tidak punya dasar yang jelas,” kata Kamal.

Seperti diberitakan, Kamis (7/4), untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit dan kualitas lulusan Akademi Keperawatan Tgk Fakinah, Ketua Umum Yayasan Teungku Fakinah, Dra Hj Siti Maryam Ibrahim Hasan, sejak 4 April 2011, memberhentikan dengan hormat Dr M Saleh Suratno sebagai direktur. Penggantian itu juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor No 28/2004 tentang Yayasan.(sal)

Sumber: Serambi Indonesia, 11 April 2011, http://aceh.tribunnews.com/news/view/53704/pemberhentian-direktur-rs-fakinah-dinilai-tidak-sah

Dua Yayasan Berebut Fakinah

BANDA ACEH – Dua Yayasan yang mengklaim sebagai pemilik Rumah Sakit Teungku Fakinah (RSTF) Banda Aceh, kini saling berebut aset rumah sakit itu. Padahal, sebagian aset yang diperebutkan adalah milik pemerintah Aceh, yang dipinjamkan kepada rumah sakit swasta itu.

Kuasa Hukum Saleh Suratno, Direktur (RSTF), J. Kamal Farza, menyebutkan, dua yayasan yang bernama sama itu, tidak punya hubungan dengan kepemilikan rumah sakit. Mereka, kata Kamal, tidak punya dasar yang kuat untuk mengklaim aset rumah sakit.

“Baik yayasan pertama maupun yayasan kedua, itu ilegal dalam kaitannya dengan Rumah Sakit Teungku Fakinah. Keduanya tidak memiliki alas hak (dasar hukum) yang sah.” ujar Kamal Farza, Kamis, (7/4).

Menurut Kamal, rumah sakit itu telah maju pesat, berkat keuletan dan kerja keras kliennya. Dari segi aset misalnya, saat kliennya menerima penyerahan pengelolaan dari yayasan, hanya berjumlah Rp 1,050 miliar. Saat ini, aset rumah sakit itu tidak kurang Rp 42,267 miliar.

“Saleh Suratno telah berhasil memajukan rumah sakit dengan perkembangan cukup signifikan, baik sumber daya maupun jaringan,”ujarnya.

Itu sebabnya, Kamal meminta Pemerintah Aceh mengambil tindakan untuk menyelamatkan aset Pemerintah Aceh yang dipinjamkan kepada rumah sakit itu.

“Karena ini aset daerah, Pemerintah Aceh kami mohon segera mengamankan aset rumah sakit ini, termasuk mencatat aset-aset yang ada, sehingga terselamatkan dan terhindarkan dari upaya-upaya penguasaan,” harapnya

Selain itu, Kamal Farza juga meminta semua pihak atau siapa pun agar tidak membuat gangguan, menguasai sebagian atau seluruhnya dari aset rumah sakit, yang dapat merugikan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Hal itu berlawanan dengan hukum. Jika ada pihak-pihak yang sudah terlanjur menempati, menguasai, kami minta segera meninggalkan area, jika tidak maka akan menerima tuntutan hukum dari klien kami,” sebutnya.

Sumber: The Atjeh Post http://atjehpost.com/nanggroe/daerah/1048-dua-yayasan-berebut-fakinah.html